Bina Konservasi Gadjah Mada (BKG)

Resume

Sistem Konservasi di Indonesia

Kekayaan sumberdaya hayati di Indonesia antara lain dilindungi dengan sistem kawasan konservasi yang meliputi areal kurang lebih 22,7 juta ha atau lebih kurang 15,67% dari luas kawasan hutan Indonesia, 144 juta ha, terdiri atas taman nasional (TN), cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), hutan wisata (HW), taman buru (TB), dan taman hutan raya (Tahura). Keenam kawasan konservasi tersebut eksistensinya diakui secara yuridis oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan IUCN. Selain itu di Indonesia juga memiliki hutan lindung yang fungsi utamanya melindungi daerah tangkapan air.

abc

Gambar 1. Bagan sistem kategori kawasan konservasi di Indonesia

Sistem kawasan konservasi yang ada di Indonesia yang pertama adalah Taman Nasional dimana kawasan ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang relatif paling maju baik bentuk maupun sistem pengelolaannya dibandingkan dengan Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Taman Nasional bahkan memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya dibandingkan dengan pengembangan kawasan lindung ataupun pengembangan gagasan cagar biosfer. Departemen Kehutanan juga berencana mengembangkan 21 Taman Nasional Model dan meningkatkan status sebagian Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional. Taman Nasional Model diartikan sebagai suatu taman nasionak yang dikelola sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, termasuk perubahan yang terjadi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menuju tercapainya taman nasional mandiri (Setyowati dkk, 2008).

Kedua adalah cagar alam, menurut PP no 28 tahun 2011 cagar alam adalah kasawan suaka alam dimana keadaan alamnya memiliki kekhasan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Ketiga yaitu suaka margasatwa yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Keempat adalah taman hutan raya yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kelima adalah hutan wisata, yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Dalam suatu sistem kawasan konservasi tentu akan muncul kebijakan-kebijakan yang berguna untuk melindungi 10% dari luas daratan dan 20 juta ha habitat pesisir dan laut sebagai kawasan konservasi sekaligus untuk memperkuat sistem tersebut. Kebijakan ini adalah GBHN 1999 (Ketetapan MPR Nomor IVlMPW 1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004) mengenai arah kebijakan pembangunan perlindungan dan konservasi alam. Selain itu menggariskan kebijaksanaan umurn pengelolaan kawasan konsewasi, sebagai berikut :

a) Mengupayakan terwujudnya tujuan dan misi upaya konsewasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem yaitu : perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

b) Meningkatkan pendayagunaan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi dan hutan lindung untuk kegiatan yang menunjang budidaya. Jenis kegiatannya mencakup pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan konservasi.

c) Memberdayakan peran serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan hutan lindung melalui pembinaan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap upaya konservasi dan upaya peningkatan kesejahteraannya.

d) Keterpaduan dan koordinasi untuk mencapai pembangunan kawasan konservasi yang integral dengan pembangunan sektor lain di sekitarnya sehingga kegiatan pembangunan tersebut dapat terselenggara secara selaras, serasi, dan seimbang.

e) Pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui keefektifan pengelolaan dan penentuan arah kebijakan pengelolaan selanjutnya.

 

Sumber:

Setyawan, Agus dan Hadi S. Ali Kodra. 2001. Tinjauan terhadap Pembangunan Sistem Kawasan Konservasi di Indonesia. Media Konservasi Vol. VII, No. 2 : 39-46.

Setyowati, dkk. 2008. Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan. Pokja Kebijakan Konservasi. Jakarta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s